Kuala Lumpur - Nurul Izzah (30), putri tokoh oposisi Anwar Ibrahim, dituduh berkhianat akibat wawancara yang dimuat di harian Kompas (5/8). Komentar Nurul tentang kapal selam bermasalah yang dibeli Malaysia dari Perancis jadi dasar dakwaan membahayakan keselamatan negara.
Nurul menjawab tuduhan serius itu dalam situs www.freemalaysiatoday.com (FMT). Sementara pihak Angkatan Laut Diraja Malaysia melaporkan Nurul ke Balai Polis Hulu Kelang tanggal 17 Agustus lalu.
Hasil wawancara dengan harian Kompas yang dijadikan dasar tuntutan militer terhadap Nurul adalah keterangan ”…kapal selam itu tidak bisa menyelam dan persenjataan yang dibeli ternyata sudah kedaluwarsa.”
Oleh sebagian media pro-pemerintah, Nurul pun dicap sebagai pengkhianat nomor satu karena menceritakan kondisi kapal selam Kapal Diraja Tunku Abdurahman yang tak dapat menyelam dan persenjataannya sudah kedaluwarsa.
Dalam jawaban di situs FMT, Nurul menjelaskan, keterangan kepada harian Kompas berdasarkan jawaban yang disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia di Dewan Rakyat (parlemen Malaysia) pada 17 Maret 2010 tentang kapal selam tak bisa menyelam.
Sebelum Angkatan Laut Diraja Malaysia mengadukan Nurul ke Polisi Diraja Malaysia, Menteri Pertahanan Ahmad Zahid Hamidi menilai komentar Nurul sudah mencederai citra Malaysia dan membahayakan negara.
Dituduh demikian, Nurul menjawab tudingan pengkhianat bangsa lebih tepat diarahkan kepada pihak yang membiarkan korupsi merajalela di sektor pertahanan. ”Jika Menteri Ahmad Zahid adalah patriot, kenapa tak mendukung Komisi Anti-Korupsi Malaysia untuk menyelidiki pemberian komisi kepada perusahaan Perimekar Sdn Bhd dari perusahaan Perancis dalam pembelian kapal selam itu yang ditanyakan parlemen tanggal 2 Juli 2010,” kata Nurul.
KS Scorpene KD Tun Razak
Kasus korupsi sebesar 114 juta euro (Rp 1,2 triliun lebih) itu tengah disidangkan di Perancis. Perimekar Sdn Bhd adalah perusahaan milik Abdul Razak Baginda, seorang rekan dekat Perdana Menteri Najib Razak.
Nurul menambahkan, seperti diberitakan Bernama (6/8), latihan Angkatan Laut yang dilakukan setahun sekali di Malaysia demi penghematan dari semestinya tiga kali justru lebih membahayakan keselamatan dan keamanan negara.
Ahmad Zahid Hamidi dalam thestaronline.com (19/8) meminta politisi tak memolitisasi isu pertahanan nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar